Buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama membahas tentang multi korporasi & pergeseran laba, bab dua tentang definisi & pengertian, bab tiga tentang dokumen transfer pricing, bab empat tentang penentuan harga transfer, dan bab lima tentang transaksi jasa dan harta tak berwujud. Adapun bab enam membahas tentang analisis fungsi, bab tujuh tentang hak dan kewajiban dalam rangka transfer pricing, bab delapan tentang pengaturan transfer pricing di Indonesia, bab sembilan tentang transfer pricing dan perencanaan pajak, dan bab sepuluh tentang sistematika penulisan tp doc. . Selanjutnya bab sebelas membahas tentang dokumen penentuan harga transfer, bab dua belas tentang format penulisan dokumen transfer pricing international, bab tiga belas tentang pph badan, bab empat belas tentang tax amnesti dan tp doc, bab lima belas tentang pemeriksaaan pajak transfer pricing, dan bab enam belas tentang konsultan pajak transfer pricing. Kemajuan teknologi, informasi, dan pemasaran semakin pesat, hal tersebut menarik perhatian perusahaan multikorporasi beroperasi di negara lain untuk meningkatkan keuntungan ekonomis. Salah satu tujuan pembukaan cabang perusahaan di luar negeri untuk mendekatkan dengan bahan-bahan baku seperti batu bara, emas, kayu, dan sebagainya agar entitas memiliki sumber produksi yang memadai. Beberapa perusahaan membuka agen di negara lain dalam bentuk marketing representative bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar. Pengoperasian agen, kantor perwakilan, atau anak perusahaan diluar negeri diharapkan akan memberikan penghasilan wajib pajak luar negeri ke wajib pajak dalam negeri (Gunadi, 2007, 135). Ilustrasi berikut ini akan memperjelas praktik transfer pricing yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Tarif pajak yang berlaku di negara tersebut adalah 42%. Untuk menghindari pengenaan pajak dengan tarif yang tinggi itu, perusahaan induk memutuskan untuk menjual produk tersebut ke anak perusahaan yang ada di Puerto Rico dengan harga transfer yang sama dengan harga pokok yaitu Rp 100, sehingga pajak yang terutang atas transaksi penjualan antara perusahaan induk dan anak perusahaan adalah Rp 0.